Dana Rp20 Miliar Disiapkan untuk 300 Kelompok Masyarakat, Perkuat Aksi FOLU Net Sink 2030

Dana Rp20 Miliar Disiapkan untuk 300 Kelompok Masyarakat, Perkuat Aksi FOLU Net Sink 2030

Agrotechindonesia.com, Jakarta - Upaya memperkuat peran masyarakat dalam menjaga hutan dan menghadapi perubahan iklim terus digenjot pemerintah. Terbaru, Kementerian Kehutanan membuka Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 Periode Kelima dengan alokasi dana mencapai Rp20 miliar.

Program tersebut secara resmi dibuka Wakil Menteri Kehutanan Rahmat Marzuki yang mewakili Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Jakarta, Selasa (6/10). Dana tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 300 kelompok masyarakat yang terlibat dalam berbagai kegiatan pelestarian lingkungan dan pengelolaan hutan.

“Pada hari ini, kita melanjutkan langkah yang sangat strategis tersebut dengan meluncurkan Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 Periode Kelima dengan alokasi dana sebesar Rp20 miliar yang ditargetkan dapat menjangkau sebanyak 300 kelompok masyarakat,” ujar Rahmat dalam sambutannya.

Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 merupakan salah satu skema pendanaan untuk mendukung target Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Program tersebut merupakan bagian dari kerja sama Indonesia-Norwegia melalui mekanisme Result-Based Contribution (RBC).

Penyaluran dana dilakukan Kementerian Kehutanan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Skemanya dirancang dengan menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam aksi pelestarian hutan, penguatan ketahanan iklim, sekaligus peningkatan kesejahteraan.

Pada periode kelima, program tersebut difokuskan pada tiga tema utama. Yakni FOLU Biodiversity, FOLU Goes to School, dan FOLU Terra.

FOLU Biodiversity diarahkan untuk mendukung pelestarian keanekaragaman hayati. Sementara FOLU Goes to School menyasar pelibatan generasi muda dalam gerakan menjaga lingkungan. Adapun FOLU Terra berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan berbasis lingkungan.

Program tersebut bukanlah langkah perdana. Hingga periode keempat, Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 telah menyalurkan sekitar Rp29,081 miliar. Dana itu menjangkau 863 kelompok masyarakat dengan total 49.653 penerima manfaat yang tersebar di 36 provinsi.

Pemerintah berharap skema pendanaan tersebut mampu memperluas aksi iklim hingga tingkat tapak. Masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima program, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam menjaga dan memulihkan lingkungan.

Dukungan serupa datang dari Pemerintah Norwegia. Ambassador Designate untuk Indonesia H.E. Kaja Glomm menilai keberhasilan perlindungan dan pemulihan hutan Indonesia sangat bergantung pada aksi nyata di lapangan.

Menurut dia, masyarakat lokal, masyarakat adat, generasi muda, serta organisasi masyarakat sipil memiliki pengetahuan dan pengalaman yang penting dalam mendukung aksi iklim dan kehutanan.

Karena itu, keberadaan Community Small Grant Facility dinilai strategis. Fasilitas tersebut membantu mengubah pengetahuan dan kepemimpinan masyarakat menjadi aksi nyata sekaligus membuka akses pendanaan bagi kelompok yang bekerja langsung di lapangan.

“Norwegia sangat bangga dapat mendukung ambisi iklim dan kehutanan Indonesia melalui kemitraan jangka panjang kami,” kata Kaja.

Melalui mekanisme Result-Based Contribution, Pemerintah Norwegia sejauh ini telah menyalurkan US$216 juta untuk mendukung hasil terverifikasi Indonesia dalam mengurangi emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan.

Dalam skema kerja sama tersebut, Kementerian Kehutanan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis pengurangan emisi sektor FOLU dan pelibatan para pihak. Sementara BPDLH mengelola serta menyalurkan dana kontribusi Norwegia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto menegaskan, keberhasilan program tidak semata diukur dari besarnya dana yang tersalurkan. Yang lebih penting adalah memastikan manfaat pendanaan benar-benar dirasakan masyarakat di tingkat tapak.

“Bagi BPDLH, capaian Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 bukan hanya tentang angka yang telah disalurkan. Bagaimana dana karbon dapat dirasakan hingga ke tingkat tapak merupakan hal yang lebih utama,” ujarnya.

Di lapangan, penerima manfaat dilibatkan dalam beragam kegiatan. Mulai menanam dan merawat pohon, mengembangkan usaha berbasis perhutanan sosial, mengikuti pelatihan, menjaga keanekaragaman hayati, hingga melakukan aksi bersih sungai.

BPDLH juga mendorong agar dukungan terhadap masyarakat tidak berhenti pada hibah. Keberlanjutan usaha membutuhkan akses pembiayaan sekaligus pasar.

Karena itu, BPDLH menghadirkan Fasilitas Dana Bergulir (FDB) yang dirancang layaknya skema microfinance bagi kelompok usaha perhutanan sosial dan agroforestri.

Tak berhenti di pembiayaan, BPDLH juga membangun akses pasar melalui kemitraan dengan dunia usaha. Dalam kegiatan tersebut dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara BPDLH dengan PT Jebe Trading Indonesia (JB Cocoa) sebagai offtaker dan PT Rainforest Indonesia (Rainforest Alliance) sebagai mitra pendukung pertanian berkelanjutan.

Skema tersebut membentuk rantai yang saling terhubung. BPDLH menyediakan pembiayaan melalui FDB, JB Cocoa menyerap hasil produksi, sedangkan Rainforest Alliance mendukung penerapan praktik pertanian berkelanjutan, peningkatan kapasitas, serta penguatan rantai nilai komoditas.

“Jadi bagi kami kerja sama ini bukan sekadar penandatanganan dokumen, tapi ini adalah membangun jembatan dari hutan menuju pasar. Dari masyarakat yang menjaga dan mengelola hutan, menuju produk yang memiliki nilai tambah dan dapat diterima oleh pasar,” pungkas Joko.

Masyarakat yang ingin mengakses Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 Periode Kelima dapat memperoleh informasi dan layanan melalui layanan-dana-masyarakat.bpdlh.id. (red)